Ratusan Polisi Probolinggo Dites Urine

Mencegah penyalahgunaan Narkoba, Polres Probolingggo melakukan tes urine pada anggota, Senin (4/4) kemarin. Ratusan anggota menjalani tes urine yang dilakukan secara dadakan tersebut. Seusai mengikuti apel pagi, sekitar 200 anggota dari semua satuan mengikuti tes urine. Tak hanya anggota, para perwira seperti Kapolsek, Kasat, Kabag dan Waka mengikuti tes urine ini.

Tak terkecuali Kapolres Probolinggo AKBP Iwan Setyawan, juga menjalani tes urine yang melibatkan petugas Satreskoba dan Propam. Tujuannya, selain untuk memagari peredaran Narkoba di lingkungan aparatur negara, juga bertujuan memberi teladan yang baik  kepada masyarakat.

“Melaksanakan tes urine dalam rangka kita mengawasi dan membersihkan ke dalam. Semua perwira ikut, termasuk Kapolres. Tes ini bertujuan supaya anggota kepolisian ini benar-benar bersih dari Narkoba,” kata Wakapolres Probolinggo, Kompol Sujiono.

Hingga dua jam, petugas melakukan pemeriksaan urine. Tidak ditemukan sampel urine anggota dan perwira yang positif mengkonsumsi Narkoba. Tes urine akan terus dilakukan secara rutin dua pekan sekali. Bahkan hingga ke jajaran anggota yang bertugas di Polsek.

Sementara itu Kapolres Probolinggo AKBP Iwan Setiyawan mengungkapkan, upaya pencegahan penggunaan Narkoba melalui operasi Berantas Sindikat Narkoba (Bersinar) 2016 yang dilakukan jajaran Polres Probolinggo tidak hanya dilakukan untuk khalayak umum. Namun, juga dilakukan di internal kepolisian.

 “Tes urine ini selain mendukung adanya Operasi Bersinar 2016, juga sebagai upaya pencegahan kepada anggota agar tidak coba-coba menggunakan Narkoba. Karena mereka sangat rentan dan sering di lapangan. Tes urine ini akan kami lakukan secara berkala dan mendadak,” pungkasnya. (Sumber: beritametro.co.id)

Gandengkan Sekolah Agama Dengan BNPT Untuk Cegah Terorisme

Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin berencana menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Hal itu untuk mencegah masuknya paham radikalisme ke sekolah agama atau pesantren. "Kan sering kali isu radikalisme, terorisme, dan ekstremisme menghantui atau dikaitkan dengan sekolah agama. Makanya kami akan menangkalnya bekerjasama dengan BNPT," kata Lukman Hakim, seusai meninjau pelaksanaan Ujian Nasional (UN) berbasis online di MAN Insan Cendekia (IC) Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (4/4/2016).

Kerja sama yang dimaksud masih dalam pemikiran yang luas. Bisa dalam arti pemberian pemahaman nasionalisme, cinta tanah air berdasarkan ajaran agama Islam, hingga berbagai usaha bentuk penangkal radikalisme lainnya. Sekolah agama tersebut meliputi berbagai unsur yaitu pesantren untuk semua jenjang pendidikan, Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), hingga Madrasah Aliyah (MA) baik negeri maupun swasta. Bila digabung, ada sekitar 7.262 madrasah yang berdiri di Indonesia.

Lukman mengatakan, tidak hanya untuk mencegah terorisme, radikalisme, dan ekstremisme, Kemenag juga terus memberikan pengetahuan dan penanaman tentang nasionalisme. Sebab cinta tanah air merupakan bagian dari yang diajarkan agama. "Penanaman kesadaran seperti ini tidak kalah pentingnya dibanding memberikan pengenalan ketiga hal tadi," kata Lukman.

Dia mengatakan, untuk lebih menambah keragaman dan ilmu pengetahuan, Kemenag sudah mempraktikkan sekolah dengan sistem boarding school. Dengan sistem ini, siswa akan lebih mudah dipantau kesehariannya. "Tentu dengan berbagai evaluasi penunjang pendidikan untuk anak-anak bangsa ini. Ini juga jadi PR kami," tutur Lukman Hakim Saefuddin. (Sumber: newsliputan6.com)

Pemerintah AS Beri Penghargaan UKM East Bali Cashew

EBC atau East Bali Cashew adalah salah satu usaha kecil menengah (UKM) Indonesia yang mengolah kacang mete, mendapat pengharagaan "2015 US Secretary of State's Award for Corporate Excellence" dari Amerika Serikat (AS). "Penghargaan ini, diberikan Kementerian Luar Negeri AS karena kami menilai UKM yang dijalankan di Bali itu memiliki peran yang luar biasa bagi masyarakat sekitarnya," ujar Duta Besar AS untuk Indonesia Robert O Blake Jr di Jakarta, Selasa malam (5/4).

Perwakilan resmi AS yang sudah berada di Indonesia selama dua tahun lebih ini menerangkan semua Duta Besar AS yang tersebar di seluruh dunia, setiap tahunnya merekomendasikan sebuah kegiatan usaha di daerah tugasnya yang dianggap dapat memberikan inspirasi.

Penghargaan yang telah diberikan sejak 1999 itu, menominasikan perusahaan-perusahaan dengan kepemimpinan bisnis yang bertanggungjawab, misalnya memberikan kontribusi tinggi kepada pertumbuhan dan pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan di wilayah operasinya. Robert O Blake Jr menerangkan EBC dari Indonesia ini merupakan UKM yang masuk dalam kriteria tersebut.

Perusahaan kecil yang kini memiliki 350 orang pekerja tersebut, telah menyejahterakan warga sekitarnya, serta mendatangkan investasi bagi masyarakat yang kebanyakan berprofesi sebagai petani kacang mete. "Kesuksesan EBC adalah cerita yang indah bagi kerja sama Amerika dan Indonesia," katanya menambahkan.

Sementara itu, Pendiri dan sekaligus CEO EBC Aaron Fishman mengaku merasa terhormat karena usahanya dinyatakan sebagai pemenang oleh Kementerian Luar Negeri AS pada 2015 ini. "EBC merupakan perwujudan dari usaha kami untuk meningkatkan kualitas hidup warga di Desa Ban, Karangasem, Bali Timur, dengan menciptakan lapangan kerja baru," tutur dia.

Selain itu, Aaron mengemukakan EBC juga menawarkan pelayanan sosial dan membekali warga sekitarnya untuk dapat keluar dari garis kemiskinan. "Dahulu para petani setiap harinya hanya menghasilkan Rp 15 ribu. Namun, saat ini penghasilan mereka terus meningkat dan jadi lebih layak untuk menghidupi keluarga," katanya.

East Bali Cashew (EBC) merupakan sebuah ukm yang mengolah kacang mete lokal menjadi produk yang bebas dari kandungan gluten serta vegan dan nol kolesterol. (Sumber: republika.co.id)

Pengangkatan Bidan PTT Jadi CPNS Belum Jelas

Kendati sudah dijanjikan untuk diangkat sebagai CPNS, namun nasib bidan desa perawat tidak tetap (PTT) Pusat sampai saat ini masih menggantung. Pasalnya belum ada kejelasan apakah mereka akan benar-benar diangkat sebagai CPNS pada tahun 2016 ini, atau masih menunggu regulasinya.

   

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, dr Gatot Dwi Priyo MKK, baru baru ini, mengungkapkan sampai sekarang belum ada pemberitahuan dari Pemerintah Pusat terkait pengangkatan bidan desa PTT menjadi CPNS. “Belum ada surat pemberitahuannya pada kami. Mungkin karena pengangkatan bidan desa PTT menjadi CPNS oleh pemerintah pusat bukan pemerintah daerah,” ujarnya.

   

Gatot menuturkan para bidan desa PTT itu keberadaannya direkrut oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya ketem-patan saja. “Jadi kami belum tahu juga apakah mereka memang jadi diangkat sebagai CPNS atau tidak. Kewenangannya di peme-rintah pusat. Gajinya pun mereka terima melalui rekening yang ditransfer oleh pemerintah pusat. Bukan dari APBD Kabupaten,” paparnya.

   

Namun demikian, lanjut Gatot, informasi yang diperolehnya menyebutkan jika yang bakal diangkat sebagai CPNS adalah bidan desa PTT yang telah mengabdi selama enam tahun. Atau sudah dua kali kontrak. “Mungkin nantinya setelah diangkat sebagai CPNS, mereka akan dialihkan menjadi CPNS daerah. Ini mengaca pada bidan desa PTT yang sudah menjadi PNS dan sekarang menjadi PNS daerah,” bebernya.

   

Di Kabupaten Tulungagung, menurut Gatot, bidan desa tidak hanya diisi oleh tenaga PTT Pusat, tetapi juga ada sebagian yang sudah berstatus PNS. “Para PNS itu yang dulunya berasal dari PTT,” terang dia. Sebelumnya, sejumlah bidan desa PTT Pusat mendatangi Kantor DPRD Tulungagung. Mereka menemui Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Imam Kambali SE MSi, dalam upaya agar dapat segera diangkat sebagai CPNS.

   

“Mereka (bidan desa PTT) minta agar segera diangkat sebagai CPNS. Masalahnya berkas-berkas pengangkatan sudah mereka serahkan semua. Tinggal pengangkatannya saja. Ini saya sedang berusaha menghubungi BKD (Badan Kepegawaian Daerah),” ujar Imam Kambali menjawab pertanyaan awak media

   

Sementara itu, Kepala BKD Kabupaten Tulungagung, Indah Karunia Ratri SH MH, ketika dikonfirmasi mengatakan pengang-katan bidan desa PTT Pusat tidak secara otomatis di angkat menjadi PNS, tetapi masih melalui tahapan seleksi atau tes. “Informasi sementara kalau tidak berubah-ubah, pengangkatan (bidan desa PTT Pusat) sama dengan mekanisme honorer K2, dengan tes tidak otomatis,” tegasnya.(SN/ag)

Koordinasi Perberdayaan UMKM 2017

Koordinasi teknis Pemberdayaan  UMKM Propinsi Jawa Timur di laksanakan di Ibis grand City jl. Urip sumoharjo surabaya telah dihadiri oleh  seluruh kepaala Dinas Koperasi se Jawa Timur. Koordinasi ini  merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar rakyat Indonesia.

Dengan demikian upaya untuk memberdayakan UMKM harus terencana, sistematis dan menyeluruh baik pada tataran makro, meso dan mikro yang meliputi

(1) penciptaan iklim usaha dalam rangka membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, serta menjamin kepastian usaha disertai adanya efisiensi ekonomi;

(2) pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM untuk meningkatkan akses kepada sumber daya produktif sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia;

(3) pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah (UKM); dan

(4) pemberdayaan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin.

Selain itu, peningkatan kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif terutama bagi pengusaha mikro dan kecil.

Perkembangan UMKM yang meningkat dari segi kuantitas tersebut belum diimbangi oleh meratanya peningkatan kualitas UMKM. Permasalahan klasik yang dihadapi yaitu rendahnya produktivitas. Keadaan ini disebabkan oleh masalah internal yang dihadapi UMKM yaitu: rendahnya kualitas SDM UMKM dalam manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran, lemahnya kewirausahaan dari para pelaku UMKM, dan terbatasnya akses UMKM terhadap permodalan, informasi, teknologi dan pasar, serta faktor produksi lainnya.

Sedangkan masalah eksternal yang dihadapi oleh UMKM diantaranya adalah besarnya biaya transaksi akibat iklim usaha yang kurang mendukung dan kelangkaan bahan baku. Juga yang menyangkut perolehan legalitas formal yang hingga saat ini masih merupakan persoalan mendasar bagi UMKM di Indonesia, menyusul tingginya biaya yang harus dikeluarkan dalam pengurusan perizinan.

Sementara itu, kurangnya pemahaman tentang koperasi sebagai badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan (struktur organisasi, struktur kekuasaan, dan struktur insentif) yang unik/khas dibandingkan badan usaha lainnya, serta kurang memasyarakatnya informasi tentang praktek-praktek berkoperasi yang benar (best practices) telah menyebabkan rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi.

Bersamaan dengan masalah tersebut, koperasi dan UMKM juga menghadapi tantangan terutama yang ditimbulkan oleh pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan bersamaan dengan cepatnya tingkat kemajuan teknologi.

Dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan, dilakukan penyediaan dukungan dan kemudahan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif berskala mikro/informal, terutama di kalangan keluarga miskin dan/atau di daerah tertinggal dan kantong-kantong kemiskinan.

Pengembangan usaha skala mikro tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha, serta sekaligus meningkatkan kepastian dan perlindungan usahanya, sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan dan siap untuk tumbuh dan bersaing. (Sid)

Editorial : Perilaku Korupsi Tak Terreformasi

Seperti halnya kehidupan yang terus berubah seiring dengan dinamika dan perkembangan peradaban, manusia dan persepsi serta segala sarana penunjang kehidupannya juga terus mengalami perubahan. Kita masih ingat di era pemerintahan Orde Baru, hal-hal yang berbau pornografi dianggap sangat tabu, karena itu VCD porno merupakan barang terlarang yang tidak dapat ditemukan di sembarang tempat. Demikian pula dengan narkoba yang termasuk dalam kategori mo limo, barang tersebut benar-benar diharamkan, sehingga jarang ditemukan korban penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan generasi muda.

Hal lain yang  juga termasuk langka adalah demokrasi. Meskipun kita mengenal Demokrasi Pancasila, tetapi pada prinsipnya hanyalah modifikasi Demokrasi Terpimpin yang dikembangkan sebagai dasar kehidupan masyarakat dari era Pemerintahan Orde Lama yang tak lebih hanya sebagai selimut otoriterisme untuk melestarikan kekuasaan.

Tetapi seperti kodrat kehidupan, seiring dengan percepatan perkembangan teknologi komunikasi, masyarakat tidak bisa lagi diisolir dari informasi global. Isu-isu  demokrasi, Hak  Azasi Manusia dan kebebasan pun mendorong tumbuhnya sikap kritis masyarakat sehingga seperti kodrat yang digariskan,  perubahan pun harus terjadi melalui reformasi yang ditandai dengan kejatuhan pemerintahan Orde Baru.

Kini masyarakat Indonesia memasuki babak baru yang  sudah jauh lebih demokratis dibandingkan dengan era Orde Baru, unjuk rasa bahkan aktivitas yang dulu nyaris dikategorikan subversi pun kini dengan bebas bisa dilakukan. Pornografi dan narkoba seolah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, bahkan semakin cenderung dianggap hal yang biasa tak ada lagi anggapan tabu atau dosa.

Tetapi satu hal yang tetap tidak berubah dan barangkali menjadi semakin parah, yaitu korupsi. Padahal pemicu utama reformasi dulu adalah otokratisme yang melahirkan kolusi dan nepotisme dan berwujud akhir korupsi yang menyebabkan ketidakadilan dalam pendistribusian kesempatan, sehingga akhirnya mengakibatkan kesenjangan sosial.

Nampaknya kalau ada yang salah dalam perkembangan kehidupan masyarakat reformasi, maka boleh ditunjuk kesalahan itu terletak pada euforia demokrasi yang tak terkendali. Akibatnya, tanpa kita sadari ada nilai-nilai budaya yang seharusnya menjadi pedoman kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia pun ikut  terreformasi.

Barangkali kalau hal itu merupakan harga lain dari reformasi yang harus dibayar, masalahnya kini adalah menumbuhkan kembali nilai-nilai yang terlanjur ikut dikorbankan itu melalui upaya-upaya berwawasan kebangsaan. (dt/Progresif77)

Bangka Belitung Jadi Primadona Bagi Pengusaha Jatim

Tak bisa dipungkiri, Bangka belitung adalah primadona bagi para pengusaha di Jawa Timur termasuk pemerintahnya untuk menjalani kerja sama dalam hal perdagangan. Salah satu buktinya nilai kerja sama antara kedua daerah ini Jawa Timur telah banyak mendapat pesanan, seperti Handy Craf, Batik tulis dengan corak Pangkal Pinang, Srundeng kelapa, herbal dan Abon ikan, dan ini merupakan kesempatan baik bagi pengusaha pengusaha dari Jawa Timur untuk terus pengembangankan usahanya.

.   

Jaringan usaha dan minimnya tentang informasi produk-produk KUMKM Jawa Timur saat ini menjadi Salah satu kendala lambatnya akses pemasaran antar pulau produk-produk yang dihasilkan oleh Koperasi dan UMKM, disamping masalah transfortasi, kualitas Sumber Daya Manusia dan permodalan

   

Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan fasilitasi yang memungkinkan Koperasi dan  UMKM dapat memasarkan produknya dengan harapan kapasitas produksi dan volume penjualan dapat ditingkatkan, yang secara ekonomi akan berdampak pada peningkatan pendapatan, kesejahteraan Koperasi dan UMKM serta dapat membuka peluang usaha baru dan kesempatan lapangan kerja. Salah satu upaya yang bisa dilakukan selain memfasilitasi kegiatan pameran baik ditingkat, lokal, regional, nasional maupun internasional adalah kunjungan Misi Dagang.